Slawi – Hubungan yang harmonis dan konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah dalam bingkai otonomi daerah menjadi kunci tercapaianya visi Indonesia Emas 2045. Pesan ini disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian lewat sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati Tegal Ahmad Kholid saat menjadi inspektur Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 di Lapangan Upacara Setda Kabupaten Tegal, Jumat (25/04/2025).
“Otonomi daerah bukan hanya tentang kewenangan yang diberikan kepada daerah, tetapi juga tentang bagaimana menjalin harmoni antara pemerintah pusat dan daerah. Ini adalah langkah penting untuk mewujudkan pembangunan nusantara menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Kholid.
Otonomi daerah menjadi fondasi penting dalam membangun bangsa Indonesia yang majemuk. Semangat persatuan dan solidaritas harus terus dipupuk untuk menjadikan keberagaman sebagai potensi besar yang akan menguatkan jati diri bangsa.
Mendagri mengajak jajaran pemerintah daerah terus memperkuat komitmennya membangun tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Otonomi daerah harus bisa menjadi sarana mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat integrasi nasional, dan meningkatkan daya saing daerah yang berkontribusi terhadap kemajuan bangsa secara keseluruhan.
“Pemerintah harus mampu memberikan pelayanan publik yang lebih dekat, responsif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat guna meningkatkan kualitas hidup rakyat secara keseluruhan,” katanya.
Presiden Prabowo Subianto juga telah menegaskan kesatuan visi, arah kebijakan strategi, serta langkah implementasi yang sinkron dan berkelanjutan di setiap tingkatan pemerintahan, menjadi salah satu kekuatan utama bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan besar menuju Indonesia Emas 2045.
Di sini, otonomi daerah setidaknya, miliki tiga peran strategis yaitu sebagai instrumen pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan demokrasi lokal.
Menurutnya pula ada beberapa hal strategis yang perlu menjadi perhatian utama seluruh pihak, baik di pusat maupun di daerah untuk mengharmoniskan gerak langkah pada tataran implementasi. Seperti, mewujudkan swasembada pangan, swasembada energi, pengelolaan sumberdaya air, pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas korupsi, dan melayani masyarakat, mengembangkan kewirausahaan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan yang terjangkau dan reformasi birokrasi.
Lebih jauh, tantangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dihadapi tidak mudah. Perlu ada kerja sama dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta menjaga semangat persatuan dan kesatuan dalam bingkai otonomi yang sudah berjalan selama 29 tahun.
“Kita harus memperkuat koordinasi antar tingkat pemerintahan untuk memastikan agar setiap kebijakan yang diambil implementasinya tepat sasaran di daerah,” ungkapnya. (AD/hn)
