Slawi – Sejak Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Tegal menggalang kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kerjasama yang selesai setiap 2 tahun itu, Senin (19/8) kembali diperbaharui. Kerjasama lanjutan ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama tentang optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan oleh Bupati Tegal Umi Azizah bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tegal Cep Nandi Yunandar, dilaksanakan di Ruang Rapat Bupati. Umi berharap, program jaminan ini bisa dirasakan oleh pekerja di semua kalangan.
“Program perlindungan jaminan sosial ini tidak semata domain pekerja penerima upah atau pekerja formal saja” Ujar Umi. Dalam tinjauannya kepesertaan pekerja informal proporsinya masih cukup sedikit. Padahal resiko warga yang bekerja di lingkungan terbuka lebih tinggi dibanding mereka yang bekerja dilingkungan tertutup industri tertutup, tambah Umi
Jika saat ini Kepala Desa dan Perangkat Desa di 281 desa sudah ikut, kedepan ketua Rt dan Ketua Rw bisa diikutkan, pungkas Umi.
Dalam penjelasan Nandi ada 4 program yang bisa diikuti, antara lain Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Untuk perusahaan besar rata-rata sudah mengikutkan karyawannya 4 program, sedangkan usaha kecil minimal 2 program.
Khusus pegawai pemerintah non ASN juga minimal 2 program yang diikuti, jelas Nandi. Terkait teknis keikutsertaan pegawai non ASN, Iuran premi sebesar Rp 10.000 untuk 2 program yaitu, JKK dan JKM. Lebih lanjut Nanti menjelaskan, untuk pekerja petani pihaknya akan membicarakan dulu dengan Dinas TanKP.
Ditempat yang sama Asisten I Bidang Pemerintahan Dadang Darusman menjelaskan tentang mekanisme keikutsertaan Tenaga Harian Lepas. semua THL bisa mengikuti minimal 2 program seperti apa yang dijelaskan Kepala BPJS. Perihal pembayaran premi menurut Dadang tidak akan membebankan APBD, karena dibayar mandiri dari honor.
