Slawi – Pencapaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Tegal selama empat tahun terakhir mengalami peningkatan cukup baik. Di tahun 2016 pencapaian indikator kinerja mencapai 62,9 persen, meningkat 65,3 persen di tahun 2017 dan kembali meningkat di tahun 2018 menjadi 73,15 persen.
Hal tersebut disampaikan Bupati Tegal, Umi Azizah saat membuka acara Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), di Ruang Rapat Bupati, Senin (12/8) pagi.
“Sama halnya dengan pencapaian indikator kinerja sasaran Pemkab Tegal, dari mulai 66,67 persen di tahun 2016 dan 82,81 persen di tahun 2017, kemudian tahun 2018 meningkat sampai 101,2 persen. Dengan kata lain dari hasil rapor yang semula CC di tahun 2015 sampai 2017 berhasil mencapai B pada tahun 2018, di tahun 2019 ini saya berharap bisa meraih nilai BB ” kata Umi.
Umi meyakini, pencapaian baik ini berkat komitmen dan upaya sungguh-sungguh dari semua stakeholder yang ada di Pemerintah Kabupaten Tegal. Disamping itu, perkembangan indikator makro ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai impact dari implementasi kebijakan pembangunan menunjukkan tren yang positif.
Salah satunya adalah menurunnya angka kemiskinan, pada tahun 2018 lalu angka kemiskinan menjadi 7,49 persen. Angka kemiskinan ini merupakan angka terendah sepanjang sejarah di Pemerintahan Kabupaten Tegal, yang mampu menghantarkan Pemkab Tegal masuk dalam peringkat 10 besar angka kemiskinan terendah se-Jawa Tengah.
“Hal ini juga tidak terlepas dari komitmen semua pihak dalam bersinergi, berkolaborasi menjalankan Aksi Bersama Penanggulangan Kemiskinan, yang tahun ini mendapat penilaian baik dari KemenPAN RB, masuk dalam Top 99 inovasi pelayanan publik,” ujarnya.
Dalam arahannya, Inspektur Provinsi Jawa Tengah Hendri Santosa mengatakan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan akuntabilitas, Pemerintah Daerah harus melakukan pembenahan. Terdapat beberapa faktor guna menguatkan akuntabilitas kinerja, diantaranya perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja serta capaian kinerja.
“Karena kelemahan atau permasalahan yang sering terjadi di lapangan, terdapat ketidakjelasan tujuan organisasi sampai kinerja organisasi itu sendiri,” pungkas Hendri.
Hendri berharap di tahun 2019 ini, nilai SAKIP Pemkab Tegal dapat lebih baik dari tahun sebelumnya, atau mendapatkan nilai BB, sehingga di tahun berikutnya dapat menargetkan nilai A seperti nilai SAKIP Pemprov Jawa Tengah.
