Slawi – Bupati Tegal Dra Umi Azizah Membuka acara Rapat koordinasi persiapan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ( SAKIP ) didampingi Sekertatis Daerah Dr Widodo Joko Mulyono, selasa (6/8) pagi, yang bertempat di Ruang rapat gedung chandra kirana, dan diikuti oleh seluruh organisasi perangkat daerah.
Dalam pemaparanya, Bupati Tegal menyoroti beberapa Dinas yang masih banyak komplain/ keluhan yang dikirim lewat aplikasi Lapor Bupati anatara lain ialah masalah pencetakan E-ktp, yang dimana menurut dari laporan statistik yang masuk komplain terbanyak dari pelayanan di Disdukcapil, disusul aduan di Dinas Pekerjaan Umum, tentang infrastruktur, Dinas lingkungan Hidup, mengenai persampahan, Dinas Perizinan, Dinas Pariwisata.
“Itu sudah menjadi konsekwensi saya sebagai seorang Bupati,” tutur Umi.
Di zaman teknologi yang semakin maju ini, Bupati menghimbau dan mengajak semua Dinas dan staf seluruh PNS yang bekerja di Kabupaten Tegal agar bisa merespon cepat keluhan dari masyarakat yang mereka sampaikan lewat aplikasi atau yang secara pribadi menhubungi Bupati.
“Saya sudah membuka saluran komunikasi, baik pribadi maupun melalui aplikasi lapor Bupati,” imbuhnya.
Menurutnya, masih banyaknya komplain dari pemohon ektp atau yang mengeluhkan lamanya pengurusan, ketidakpastian kapan jadinya e-ktp, sulitnya mengakses informasi atau melacak status e-ktp, ketidak nyamanan mengurus SUKET karena harus diperpanjang setiap enam bulan sekali, hingga ada yang beranggapan, proes itu mufah jika melalui calo.
Persepsi itu sangat kuat melekat di benak masyarakat.
Maka dari itu, pesanya adalah “sampaikan maklumat dan informasi yang sebenarnya ke publik, tidak hanya sekali, tapi harus bekali – kali lewat berbagai media, termasuk medsos,” tandas Umi.
Harapanya ialah, keluhan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut menjadi gambaran nyata, potret akan layanan publik, sehingga bisa menjadi entry point.
SAKIP sendiri bentuk sebuah instrumen untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran, sehingga mampu merumuskan tujuan dan sasaran yang jelas serta mampu mengahdirkan layanan publik yang berkualitas dan memuaskan dengan ditunjang akuntabilitas kinerja birokrasi.
” manfaatkan momentum evaluasi ini dengan mensikapinya dengan baik dan bijak, jangan hanya sekedar mengejar predikat yang ujung – ujungnya adalah kontes adminiatrasi, kualitas pelayanan publik harus ditingkatkan ” pungkas Umi.
