Semarang – Inovasi Pemkab Tegal dalam upayanya menanggulangi kemiskinan meraih penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri PANRB kepada Bupati Tegal Umi Azizah di acara Awarding Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 di Gumaya Tower Hotel Semarang, Kamis (18/07) malam. Tampak hadir menyaksikan diatas panggung, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dengan didampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Sebelumnya, terobosan Pemkab Tegal dalam menanggulangi kemiskinan melalui Aksi Bersama Penanggulangan Kemiskinan ini dinilai baik oleh tim panel independen sehingga mampu menyisihkan 3.058 proposal inovasi dari BUMN, kementerian/lembaga dan pemerintah kabupaten/kota.
Ditemui di tempat acara, Umi mengaku senang dan mengapresiasi kerja kolaborasi Bappeda dan Litbang melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Tegal dalam menyinergikan peran para pihak.
“Aksi Bersama Penanggulangan Kemiskinan Daerah ini merupakan inovasi untuk menuntaskan persoalan kemanusian, pemenuhan hak dasar melalui pendekatan multidimensi yang terintegrasi, mencakup pendidikan, kesehatan, lingkungan dan sosial”, katanya.
Lebih lanjut Umi mengungkapkan, sinergi aksi penanggulangan kemiskinan ini terbangun intensif sejak 2016, saat dirinya menjabat sebagai Ketua TKPKD Kabupaten Tegal. “Kami mendorong agar isu kemiskinan ini ditempatkan sebagai urusan bersama. Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi, menggalang potensi dan dukungan sumber daya dari berbagai pihak, termasuk organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk mempercepat penanganannya di lapangan, mulai dari verifikasi dan validasi data penerima manfaat melalui Sistem Informasi Masyarakat Miskin atau SIMAS, hingga pelaksanaan kegiatannya”, ujarnya.
Senada dengan itu, Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal Suharmanto yang hadir mendampingi bupati Tegal mengatakan, sinergi yang terbangun tidak hanya mampu menciptakan kolaborasi program seperti Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri (PDPM-DM) untuk menuntaskan perilaku buang air besar sembarangan melalui pembangunan jamban keluarga dengan program rehab rumah tidak layak huni dan program penuntasan anak sekolah Yuh Sekolah Maning, tapi juga kesamaan data penerima manfaat dan pendanaan di luar anggaran pemerintah, seperti dari kalangan pelaku usaha, BUMN dan BUMD. “Aksi bersama ini diyakini turut berkontribusi menekan angka kemiskinan Kabupaten Tegal turun 1,96 poin menjadi 7,94 persen tahun 2018 lalu”, ungkapnya.
Menurunnya angka kemiskinan tersebut, imbuh Suharmanto, adalah yang terendah sepanjang sejarah pemerintahan Kabupaten Tegal, menaikkan peringkat angka kemiskinan Kabupaten Tegal ke jajaran 10 besar terendah se-Jawa Tengah.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melalui sambutannya menyampaikan jika ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan pemerintah sudah sangat tinggi, sehingga pemerintah dipacu untuk berbenah, berinovasi meraih kepuasan publik, termasuk penggunaan aplikasi teknologi informasi yang memudahkan penggunanya. Sementara Menteri PANRB Syafruddin menekankan bahwa orientasi pelayanan publik bukan hanya sekadar menjembatani kehadiran program pemerintah, tapi juga mengakomodir kebutuhan masyarakat.
