Slawi – Pemerintah Kabupaten Tegal mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2017 dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penghargaan di bidang pengelolaan keuangan negara ini diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada Plt. Bupati Tegal Umi Azizah pada acara Rapat Koordinasi Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah dengan Pemda se-Jawa Tengah di Hotel Novotel Semarang hari Rabu (31/10) siang tadi.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah Sulaimansyah lewat sambutannya mengatakan bahwa penghargaan yang diberikan atas hasil penilaian BPK RI tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparasi pengolahan keuangan daerah. “Dari parameter tersebut BPK memberikan penilaian dalam bentuk opini, apakah WTP, Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Melakukan Pemeriksaan (TMP)”, katanya.
Ditengah permasalahan ekonomi global dan pembangunan yang kian kompleks, Sulaimansyah menuturkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk menjamin setiap program pembangunan di daerah.
“Peran akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk sharing peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), workshop akuntansi persediaan, Focus Grup Discussion (FGD) pengelolaan BLUD, serta penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR) dan Government Finance Statistic (GFS),” terangnya.
Sementara, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa capaian WTP bukan jaminan daerahnya terbebas dari praktik korupsi. WTP adalah indikasi kewajaran pada semua hal yang bersifat material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). “Alhamdulillah, dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, tinggal empat daerah yang belum meraih WTP,” jelasnya.
Untuk mengatasi permasalahan pembangunan di daerah, Ganjar menitipkan pesan kepada para bupati/walikota agar terus meningkatkankan daya kreasi juga inovasinya. Seperti inovasi yang dirintis oleh Pemprov Jateng seperti APBD Gotong Royong, yaitu APBD iuran bersama guna mengatasi permasalahan diluar kemampuan Pemda.
“Melalui APBD Gotong Royong, Pemprov Jateng bisa membangun Kampung Jateng untuk korban gempa di Palu Donggala. Hal ini bisa ditetapkan untuk APBDes guna mengatasi permasalahan yang belum tersentuh APBD,” tandasnya.
Ditemui usai acara, Bupati Tegal Umi Azizah mengaku cukup senang dengan penghargaan tersebut. “Jika sebelumnya penilaian atas laporan keuangan daerah berhenti pada opini BPK, maka ini adalah bentuk penghargaannya bagi daerah yang meraih WTP”, katanya. Ditanya soal reward, Umi menyampaikan, dengan diraihnya opini WTP tersebut tentu akan menjadi pertimbangan pusat saat menentukan Dana Insentif Daerah (DID).
