Slawi – Untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera, Pemerintah Kabupaten Tegal menggelar program Tilik Desa, kali ini bertempat di Desa Jembayat, Kecamatan Margasari, Selasa (10/7) malam.
Hadir dalam acara tersebut Plt Bupati Tegal, Umi Azizah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Hery Suhartono, serta perwakilan SKPD Kabupaten Tegal.
Dalam sambutannya, Umi mengatakan bahwa kegiatan ini berupaya untuk membangun Kabupaten Tegal dengan meningkatkan pelayanan yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Dengan segala keterbukaan kami siap menampung semua keluhan panjenengan dan mudah-mudahan bisa dicarikan solusi atau penyelesaiannya secara tepat sepanjang permasalahan itu menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal,” tegasnya.
Terkait keluhan masyarakat tentang pembuatan E-KTP memakan waktu yang lama, bahwa Pemerintah Kabupaten tidak bisa mencetak sendiri blangko E-KTP karena itu kewenangannya ada di Pemerintah Pusat.
Umi juga menegaskan untuk tahun ini terdapat 50 kepala keluarga yang akan mendapatkan bantuan jamban sehat, dengan sisa sebanyak 95 kepala keluarga.
“Target Pemerintah Kabupaten tahun 2019 seluruh warga miskin sudah mendapatkan jamban sehat baik dari dana APBD maupun dana desa, yang terpenting seluruh warga miskin sudah menjadi semakin sehat,” ujarnya.
Sementara itu, Camat Margasari, Bambang Suliarso, menjelaskan bahwa kegiatan tilik desa yang berlangsung dari pagi hari ini, terdapat pelayanan pajak kendaraan sebanyak 40 kendaraan, perpanjang SIM C 20 orang, donor darah 40 orang, pelayanan KB pasang implan 42 orang, pembuatan akte kelahiran 11 orang dan KK 53 orang serta E-KTP 101 orang. Kemudian untuk pelayanan kesehatan hewan, suntik sehat dan obat cacing kambing 82 ekor, domba 56 ekor, dan sapi 51 ekor.
Selain itu, Kepala Desa Jembayat, Prima Adam, menyampaikan bahwa pelaksanaan ini juga menggelar pasar murah dan pentas seni, serta pelayanan administrasi kependudukan. “Dengan harapan pelayanan umum yang dimudahkan ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa maupun pemerintah daerah,” paparnya.
