Semarang– Pemkab Tegal kembali raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tegal Tahun Anggaran (TA) 2017 setelah tahun sebelumnya raih predikat serupa untuk LKPD 2016. Penilaian atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD tersebut diberikan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Tengah hari Senin sore (28/5) tadi di Semarang.
Penyerahan LHP LKPD tersebut diterima oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Tegal Sinoeng N Rachmadi, didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal Syamsuri.
Lewat sambutannya, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah Heru Subowo menuturkan pemeriksaan ini ditujukan untuk memberikan opini dan kewajaran penyajian LKPD dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas pengendalian intern. “Dari parameter tersebutlah BPK memberikan penilaian dalam bentuk opini, apakah WTP, Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Melakukan Pemeriksaan (TMP)”, katanya.
Heru menyampaikan bahwa penyerahan LHP LKPD TA 2017 sore ini merupakan termin keempat yang terdiri dari 26 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Tegal termasuk dalam 23 daftar pemerintah kabupaten/kota peraih opini WTP dari BPK RI.
Heru mengungkapkan bahwa ada pandangan publik yang kurang tepat mengenai WTP. “Capaian WTP bukan jaminan daerah bebas dari praktik korupsi, WTP merupakan indikasi kewajaran pada semua hal yang bersifat material sesuai SAP”, ujarnya. Heru juga menegaskan, penilaian WTP ini tidak dapat dipesan. Semua LKPD, katanya, diperiksa secara profesional.
Ditemui usai penyerahan LHP LKPD, Sinoeng mengatakan bahwa pencapaian ini adalah bukti bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. “Saya mengapresiasi kinerja seluruh OPD yang solid dalam bekerjasama, saling mengisi untuk mencapai tujuan tertinggi akuntabilitas pemerintahan itu”, katanya.
